Kabupaten Bogor – Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor bangbang menyoroti program digitalisasi dan pengadaan portal desa di sejumlah desa di Kabupaten Bogor yang dinilai berpotensi menghamburkan anggaran. Pasalnya, hampir seluruh desa disebut sudah memiliki website dan portal resmi yang sebelumnya difasilitasi oleh Diskominfo Kabupaten Bogor.
Menurut Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor bangbang, pemerintah desa memang diwajibkan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta pedoman dari Kementerian PANRB. Namun, pelaksanaan SKM tidak harus selalu menggunakan portal digital baru dengan anggaran besar.
“Semua desa memang wajib melakukan pengukuran kepuasan masyarakat minimal satu kali dalam setahun. Tetapi bentuknya tidak harus membuat portal digital baru. Bisa menggunakan kotak saran, formulir manual, wawancara langsung, ataupun sistem digital yang sudah ada,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, saat ini sebagian besar desa di Kabupaten Bogor sudah memiliki website dan portal desa berbasis elektronik yang difasilitasi Diskominfo. Bahkan, menurutnya, sistem tersebut sudah mencakup standar keamanan data, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik.
“Kalau desa-desa sudah punya portal dari Diskominfo, tinggal dilakukan perawatan dan penambahan sistem saja. Tidak perlu membuat program baru yang anggarannya besar tetapi manfaatnya dipertanyakan,” tegasnya.
Selain menyoroti anggaran portal desa, pihaknya juga mengkritisi adanya oknum lembaga yang disebut-sebut mengirim surat konfirmasi ke desa-desa dengan dalih keterbukaan informasi publik, namun diduga berujung menawarkan pengelolaan program kepada kelompok tertentu.
“Kami juga menyoroti adanya pihak-pihak yang membawa nama lembaga dan melibatkan wartawan untuk mengirim surat konfirmasi ke desa. Alasan awalnya keterbukaan informasi, tetapi ujung-ujungnya meminta program dikelola oleh kelompok mereka. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.
Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor bangbang meminta Bupati Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program digitalisasi portal desa agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Harusnya pemerintah lebih memprioritaskan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kalau hanya untuk kepuasan dan keterbukaan publik, cukup dengan mekanisme sederhana seperti kotak saran atau optimalisasi portal yang sudah ada. Jangan sampai anggaran besar hanya menjadi pemborosan,” pungkas (red)
