Bogor – Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor bangbang menyoroti besarnya pagu anggaran program digital desa yang beberapa bulan lagi mulai diterapkan di sejumlah desa di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, harga pengadaan aplikasi digital desa dinilai sangat fantastis dan perlu dilakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Dalam keterangannya, Ketua LSM Penjara menyebut bahwa harga aplikasi digital desa sebenarnya sangat bervariasi tergantung fitur dan penyedia jasa. Ia memaparkan, paket dasar aplikasi desa ada yang hanya berkisar Rp500 ribu per tahun, sementara sistem lengkap bisa mencapai Rp15 juta bahkan lebih.
“Jangan sampai pemerintah desa membeli aplikasi dengan harga tinggi padahal fitur dan layanan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa kami dan angota akan mengawasi dan mencek fitur fitur apa sesuai dengan pagu ,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa layanan aplikasi desa memiliki rincian harga sebagai berikut:
Aplikasi Suket Desa mulai Rp500 ribu per tahun.
OpenSID (OpenDesa) rilis umum sekitar Rp510 ribu dan premium sekitar Rp816 ribu per tahun.
DIGIDES atau DigitalDesa.id menawarkan layanan administrasi dan pajak mulai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan.
Sementara Digidesa.com menawarkan paket aplikasi desa digital hingga sekitar Rp15 juta.
Ketua LSM Penjara kabupaten Bogor meminta pihak terkait untuk transparan dalam penggunaan anggaran digitalisasi desa, termasuk spesifikasi aplikasi, biaya pelatihan, hingga pengadaan perangkat keras yang menjadi bagian dari paket layanan.
Ia juga meminta Inspektorat dan aparat pengawas melakukan monitoring agar program digital desa benar-benar bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan tidak menjadi ajang pemborosan anggaran desa.
Digitalisasi desa itu bagus, tetapi harus tepat guna, tepat harga, dan sesuai kebutuhan desa,” tegasnya.( Goes)
